Langkah Pemerintah Pulihkan Kawasan Hutan Riau dari PT RAPP dan PT GSL

RIAU, 20 November 2026 — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dari pemerintah Indonesia telah mengumumkan tindakan tegas terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) serta PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau. Langkah tersebut termasuk pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare dan penguasaan kembali pabrik kelapa sawit dan kebun kelapa sawit milik PT GSL seluas 42 hektare. Pihak PT RAPP merupakan bagian dari konglomerat Royal Golden Eagle yang berkantor pusat di Singapura.

Proses penertiban ini melibatkan kolaborasi dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk perwakilan dari BPKP, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, serta Badan Informasi Geospasial. Hadir pula Gubernur Riau dan pejabat lainnya, menjadikan kegiatan ini sebagai momen penting dalam upaya menjaga lingkungan dan hukum di wilayah tersebut.

Keputusan mengenai pencabutan PBPH PT RAPP tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi Satgas PKH yang menemukan berbagai pelanggaran, mulai dari kebakaran lahan gambut yang berulang hingga kerusakan kawasan lindung yang signifikan.

Tidak hanya PT RAPP yang terpaksa menghentikan kegiatannya, namun PT GSL juga terpaksa menghadapi kendala serupa dengan penguasaan kembali lahannya seluas 42 hektare. Satgas PKH menemukan bahwa PKS milik PT GSL memproses hasil dari perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan tanpa izin, yang sangat berpotensi merusak ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, tindakan tegas diambil untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan tata kelola hutan yang lebih baik.