Pontianak – Danrem 121/Abw Brigjen TNI Purnomosidi, S.I.P., M.A.P., M.Han., didampingi Kasiter Kasrem 121/Abw Kolonel Inf Mordechai Triyandono, S.I.P., melakukan Audiensi bersama Kepala BPPD Provinsi Kalimantan Barat, bertempat fi Kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Darat (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (11/03/2025).
Kedatangan Danrem 121/Abw disambut oleh Kepala BPPD Kalimantan Barat Bapak Sepri beserta staf. Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kolonel Inf Moerdchai Triyandono (Kasiter Kasrem 121/Abw), Ibu Uray Nurbaini (Sekretaris BPPD), Ibu Ani Yuniarni Musa (Kasi Pelaksanaan Pengelolaan Perbatasan), Bapak Ganda Butarbutar (Kabid Monev BPPD Kalbar), dan Bapak Heru Wahyu Pamungkas (Kasi Koordinasi Fasilitas Kerja Sama).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPPD Provinsi Kalimantan Barat Bapak Sepri menyampaikan beberapa poin penting terkait pengelolaan perbatasan yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar instansi dan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.
Di antara hal yang disoroti adalah pentingnya sinkronisasi tugas-tugas aparat negara di wilayah perbatasan, dengan menekankan keterlibatan kementerian terkait dalam pengelolaan batas negara. Selain itu, Kepala BPPD juga mengungkapkan bahwa kegiatan di perbatasan masih sangat bergantung pada aparat TNI yang membantu masyarakat di kawasan perbatasan Kalbar-Malaysia.
BPPD Provinsi Kalbar juga mendesak agar Satgas Pamtas RI-Malaysia lebih intensif dalam melakukan koordinasi guna memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pembangunan daerah perbatasan yang masih terkendala menjadi perhatian serius, dengan berbagai kekurangan yang ada di sektor-sektor penting.
Sementara itu, Danrem 121/Abw Brigjen TNI Purnomosidi, S.I.P., M.A.P., M.Han., menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam membangun serta menjaga keamanan di perbatasan.
“Kami TNI, khususnya Korem 121/Abw bersama jajaran juga memastikan bahwa akan terus melakukan koordinasi dengan BPPD serta instansi terkait lainnya untuk kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan”, ujarnya.
