MINAHASA UTARA – Pada hari Kamis, 9 April 2026, Komandan Kodim 1310/Bitung, Letkol Inf Dewa Made DJ, berkesempatan mendampingi Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, S.I.P., dalam kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Antoni, Ph.D. Kegiatan ini berlangsung di Mangrove Park LPHD Dariaga Mudae, Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam pengelolaan hasil hutan serta penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat. Selain itu, diadakan pula penanaman bibit mangrove sebagai langkah untuk melestarikan lingkungan pesisir. Menteri Kehutanan beserta rombongan disambut dengan tradisi Adat dan Tarian Masamper, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penanaman bibit mangrove dan sesi foto bersama.
Dalam laporannya, Dirjen Perhutanan Sosial, Ibu Catur Endah Prasetiani P., S.SI., M.T., menyampaikan bahwa Desa Darunu menjadi fokus pengembangan melalui “Darunu Mangrove Park”. Dia menekankan perlunya dukungan terhadap penguatan kelembagaan seperti BUMDES dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar masyarakat bisa mengelola wisata mangrove secara mandiri. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian.
Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan, Rainer Nicko Dondokambey, S. Hut., M.A.P., menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kehutanan atas perhatian yang diberikan terhadap pembangunan sektor kehutanan di daerah. Diharapkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mendorong pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
Menteri Kehutanan, Raja Antoni, Ph.D., menegaskan bahwa penyerahan SK tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar dapat mengelola hutan secara legal dan produktif. Ia berharap penerima SK dan bibit dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.
Di akhir kegiatan, Dandim 1310/Bitung, Letkol Inf Dewa Made DJ, menyatakan dukungannya terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta upaya pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi ekosistem mangrove. Menurutnya, kolaborasi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga ekosistem, terutama di wilayah pesisir yang rentan.
