Bandar Lampung — Dandim 0429/Lampung Timur, Letkol Arm Arief Budiman, S.Sos., M.M., mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Tahun 2025 melalui Video Conference di Makorem 043/Gatam, Jl. Kijang, Penengahan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Kamis (24/04/2025).
Rakornis ini turut dihadiri oleh Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., Kasiter Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Jaka Sutanta, S.Sos., M.M., Dandim 0422/LB Letkol Inf Rinto Wijaya, Asisten II Lampung Timur Kms Tohir Hanafi, perwakilan Bappeda Kabupaten Lampung Timur Yulian Sahala Gultom, Kadis Sosial Pesisir Barat Agus Triadi, Bappeda Pesisir Barat Hanafiah, Pasi Komsos Siter 043/Gatam Mayor Inf Sunarya, Pasiter Kodim 0429/LT Kapten Kav Afrizal, serta Pasiter Kodim 0422/LB Lettu Inf Wisnu Joko H.
Kegiatan Rakornis ini menjadi tahapan penting dalam persiapan pelaksanaan TMMD ke-124, membahas secara rinci kesiapan teknis, sasaran program, serta strategi pelaksanaan di lapangan agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Waaster Kasad Brigjen TNI Taufiq Shobri, M.Han., menyampaikan bahwa Rakornis ini merupakan tahap awal yang sangat penting sebelum pelaksanaan TMMD. Ia menegaskan bahwa TMMD ke-124 Tahun 2025 akan diselenggarakan secara serentak di 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan pendekatan perencanaan bottom-up. Artinya, program-program yang akan dilaksanakan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di wilayah sasaran.
Waaster Kasad juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Daerah yang telah mengalokasikan anggaran melalui APBD masing-masing wilayah untuk mendukung pelaksanaan TMMD, sebagai bentuk sinergi nyata antara TNI dan pemerintah daerah dalam membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan TMMD ke-124 diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah terpencil dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai pilar pertahanan negara.