Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa penambahan komando daerah militer (Kodam) baru akan diprioritaskan untuk wilayah dengan cakupan area yang luas. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan koordinasi di daerah yang selama ini memiliki kendala operasional akibat luasnya wilayah komando.
Menurut Jenderal Maruli, terdapat beberapa wilayah yang saat ini berada di bawah satu Kodam dengan cakupan hingga lima provinsi, sehingga pengendalian menjadi sulit. Oleh karena itu, peningkatan status beberapa komando resor militer (Korem) menjadi Kodam diharapkan dapat mempermudah koordinasi serta memperkuat kehadiran TNI AD di daerah-daerah strategis.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa terdapat lima Korem yang akan ditingkatkan menjadi Kodam, yaitu di Riau dan Kepulauan Riau, Lampung dan Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, serta Papua Selatan. Peningkatan status ini juga berkaitan dengan program ketahanan pangan nasional, selain untuk memperkuat keamanan di wilayah tersebut.
Sebagai bagian dari transformasi ini, Kodam baru akan mendapatkan tambahan personel, fasilitas militer, serta peralatan tempur guna menunjang operasionalnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Gavriel Putranto Novanto mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Kodam di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini, NTT masih berada di bawah naungan Kodam IX/Udayana bersama dengan Bali dan NTB. Gavriel menilai bahwa jarak yang jauh membuat koordinasi operasional menjadi kurang efisien, sehingga diperlukan Kodam tersendiri di wilayah tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa NTT berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia, sehingga pembentukan Kodam di wilayah ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan pertahanan nasional tahun ini.
Peningkatan status Korem menjadi Kodam diharapkan dapat memperkuat postur pertahanan dan mendukung tugas TNI AD dalam menjaga stabilitas serta keamanan nasional.